BERANDA
LIPUTAN
PROGRAM
MAJALAH
PROFIL
PK Ojong dan Surya Paloh
Ignatius Haryanto
Mon, 7 January 2002
KECENDERUNGAN penulis biografi di Indonesia adalah sulit mengambil jarak dan bersikap independen terhadap sosok yang mereka tulis.
PK Ojong, Satu dari Dua Pendiri Kompas-Gramedia: Hidup Sederhana Berpikir Mulia
Penulis: Helen Ishwara
Penerbit Kompas, Jakarta, 2001, xii + 336 halaman

Editorial Kehidupan Surya Paloh
Penulis: Usamah Hisyam et al.
Dharmapena Nusantara, Jakarta, 2001, xxxvii + 479 halaman


KECENDERUNGAN penulis biografi di Indonesia adalah sulit mengambil jarak dan bersikap independen terhadap sosok yang mereka tulis. Keluhan ini pernah dilontarkan Sjahrir ketika meresensi biografi almarhum Soemitro Djojohadikusumo berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang oleh Aristides Katoppo dan kawan-kawan. Tak ada unauthorized biography yang memadai di Indonesia, lebih banyak authorized biography.

Apakah karena sebagian biografi dibiayai tokoh bersangkutan? Ataukah akibat budaya mikul dhuwur mendhem jero alias hanya mengenang kebaikan seseorang tanpa mengungkit kesalahannya?

Pertanyaan itu menyergap saya setelah membaca dua biografi tentang dua perintis dua kelompok media besar di Indonesia: almarhum Auw Peng Koen atau Petrus Kanisius Ojong dan Surya Paloh. Ojong salah seorang pendiri suratkabar Kompas. Sedang Surya Paloh pendiri kelompok Media Indonesia. Para penulis biografi mereka tak lain orang-orang yang dekat dengan kedua sosok ini.

Helen Ishwara, penulis buku Ojong, wartawan senior Kompas dan anggota redaksi majalah Intisari, dua media tempat Ojong memimpin. Buku Paloh ditulis Usamah Hisyam, mantan redaktur Media Indonesia, koran yang dipimpin Paloh. Usamah lalu jadi anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan.

Buku biografi Ojong, ditulis dengan judul yang agak melambung, “Hidup Sederhana Berpikir Mulia,” yang tampaknya diambil dari kalimat Inggris: plain living, high thinking. Frase high thinking diterjemahkan jadi “berpikir mulia.” Bisa saja high thinking diterjemahkan sebagai “berpikir luas” atau “berpikir bijak” tapi bukan “mulia.”

Kedua sosok ini hidup dalam situasi yang agak berbeda. Ojong hidup antara 1920 hingga 1980 dan sempat mengecap kehidupan pers di masa revolusi kemerdekaan, demokrasi terpimpin, juga awal Orde Baru.

Paloh lahir pada 1951 dan saat ini masih aktif memimpin Media Indonesia serta stasiun televisi Metro TV. Latar belakang keduanya tak sama, walau keduanya kelahiran Sumatra. Ojong berprofesi guru sebelum beralih jadi wartawan, sementara Paloh sudah sejak lama dikenal sebagai pengusaha yang gigih. Persamaan garis hidup keduanya terletak pada kehidupan keras yang telah menempa mereka.

Kehidupan keras dihadapi Ojong dalam situasi penjajahan Belanda dan Jepang. Latar belakang keluarga Auw Jong Pauw dibentuk seorang ayah imigran dari Pulau Quemoy, Taiwan, yang juga seorang yang keras dalam mendidik keluarga. Ojong lahir sebagai anak pertama dari istri kedua Auw Jong Pauw. Ia dinamai Peng Koen dan dididik untuk hemat, gigih dalam berusaha sejak kanak-kanak.

Ojong masuk sekolah guru di Jatinegara, Jakarta, setelah lulus MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Ketika mahasiswa ia mulai menulis artikel di koran Keng Po dan majalah mingguan Star Weekly, yang dipimpin Khoe Woen Sioe bersama Injo Beng Goat, dua wartawan yang pandai dan berani. Khoe jadi idola dan bapak spiritual bagi Ojong.

Keng Po sendiri dikategorikan sebagai koran yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang agak berbeda dengan orientasi koran sezamannya, Sin Po, yang lebih dekat dengan perjuangan nasionalisme Tiongkok.


PADA 1951, enam tahun sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang, Ojong memimpin Star Weekly. Ia membuat Star Weekly jadi mingguan penting dan memikat sejumlah intelektual serta masyarakat kebanyakan. Kolumnis muda seperti W.S. Rendra, Wiratmo Soekito, Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., juga Pramoedya Ananta Toer, ada dalam deretan nama para kontributor Star Weekly. Sama halnya dengan mengajar, jadi wartawan bagi Ojong merupakan bagian dari sumbangannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Corak kekuasaan mengalami perubahan, meski hakikatnya tetap. Hidup dalam bayang-bayang otoritarianisme demokrasi terpimpin sebuah siksaan bagi dunia jurnalisme. Star Weekly ditutup pada Oktober 1961. Sebelumnya, pada 1957, Keng Po, saudara tuanya, ditutup tanpa alasan jelas. Saat itu tiras terakhir Star Weekly mencapai 60 ribu eksemplar.

Ojong sempat menganggur selama dua tahun, sebelum mendirikan majalah Intisari pada 1963. Intisari bagai reinkarnasi Star Weekly, yakni majalah yang mengedepankan artikel-artikel ilmiah dan dikemas dengan gaya populer. Begitu Star Weekly ditutup, Ojong menawari seorang mahasiswa tingkat akhir Universitas Gadjah Mada untuk meneruskan majalah model Star Weekly. Mahasiswa itu bernama Jakob Oetama, yang lebih muda 12 tahun dari Ojong.

Ojong dan Oetama adalah dwitunggal, baik di Intisari dan kemudian di Kompas yang mereka dirikan pada 1965. Kedwitunggalan Ojong-Oetama sejajar dengan kepemimpinan Khoe Woen Sioe dan Injo Beng Goat di Keng Po.

Kedua pendiri Kompas ini kebetulan penganut Katolik dan keduanya sama-sama pengurus Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Ketika mereka mendirikan Kompas, restu dari ketua Partai Katolik Frans Seda juga jadi penting. Apalagi nuansa pertarungan ideologi, antara komunis dan nonkomunis, sangat kental di masa itu. Ojong dan Oetama menolak komunisme, sehingga mencoba bersiasat menamakan yayasan penerbitan mereka dengan Yayasan Bentara Rakyat. Namun, ketika nama Bentara diajukan sebagai nama koran, Presiden Soekarno malah mengusulkan menamainya Kompas.

Ojong tak berpikir Kompas akan menjadi koran bertiras terbesar di Indonesia. Ia membayangkan tirasnya cukup puluhan ribu eksemplar dan para wartawannya bebas dari hubungan akrab dengan penguasa. Koran The Milwaukee Journal ditunjuk Ojong sebagai model idealnya.

Puluhan tahun, kenyataan berbicara lain. Kompas bertiras ratusan ribu eksemplar, koran paling tebal, dan menjadi induk perusahaan penerbitan yang memiliki puluhan media lain di daerah, menjadi gurita media yang juga memiliki hotel, pabrik tissue, biro perjalanan, toko buku, kursus bahasa Inggris, dan sejumlah perusahaan lain.

Ojong, sejauh ditulis dalam buku ini, digambarkan sebagai orang yang kaku, tidak kompromis, namun lurus, jujur, dapat diandalkan. Jakob Oetama menyebutnya sebagai man of action. Uang receh seberapa pun harus dikembalikan merupakan contoh cara Ojong mendidik para pekerjanya. Kejujuran menjadi hal utama yang ditularkannya.


MOMOK besar bagi pers di masa demokrasi terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto adalah pembredelan, atau pemberangusan, atau juga penutupan kantor pers. Ibarat pisau guilotin, ia memotong dengan cepat, tuntas, dan menutup adanya kompromi atau negosiasi. Koran yang dianggap berdosa harus dihukum, begitu logikanya.

Ojong mungkin trauma terhadap pembredelan. Sayangnya pertarungan perasaan ini tak cukup tergali dalam biografinya. Berseberangan pendapatkah Ojong dengan Jakob Oetama? Bagaimana orang yang dikenal tak mau berkompromi dengan kekuasaan harus menerima kenyataan hidupnya didikte sistem kekuasaan yang tak terbatas?

Pertanyaan ini tak terjawab. Helen Ishwara menggambarkan episode bersejarah ini dengan menulis, “Awal tahun 1978, mahasiswa-mahasiswa ITB menyatakan secara terbuka agar Presiden Soeharto tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Mahasiswa-mahasiswa pelbagai perguruan tinggi menyatakan sikap serupa. Kompas menulis tajuk tentang gerakan mahasiswa itu dan tanggal 21 Januari Kompas dibredel. Tulisan perihal gerakan mahasiswa itu cuma merupakan pemicu, dari ketidakpuasan pemerintah yang sudah terakumulasi. Kompas bukan satu-satunya media massa yang diberangus penguasa, tetapi ia yang paling lama dibungkam. Akhirnya tanggal 6 Februari 1978, Kompas diperkenankan kembali terbit. Dengan syarat tentunya.”

“Ojong ragu-ragu menerima persyaratan itu,” cerita Jakob Oetama.

Syarat yang dimaksudkan adalah menulis surat permintaan maaf pada Soeharto. Juga berjanji untuk tak memuat laporan-laporan yang terkait dengan kekuasaan Soeharto.

“Seperti kita ketahui, baginya segala sesuatu itu kalau tidak hitam ya putih. Saya katakan, biar saya saja yang neken persyaratan itu. Dengan masih hidup, kita masih bisa bergulat, masih bisa bergerilya menegakkan demokrasi, asal kita tidak menggadaikan suara hati saja. Ojong kemudian menghormati keputusan saya,” kata Oetama.

Ketika Kompas dibredel, yang tampak paling terpukul adalah Ojong dan wartawan-wartawan jebolan koran Indonesia Raya dan Pedoman. Beberapa wartawan kedua media itu masuk ke Kompas setelah koran mereka dibredel oleh penguasa pada 1975. Mereka pernah dan sadar betul apa artinya dibredel.

Tak tergambarkan dengan jelas situasi menjelang pembredelan. Apakah mereka hanya ditelepon militer, ataukah seorang perwira datang ke kantor redaksi, ataukah ada pemanggilan terhadap Jakob Oetama atau Ojong, ataukah mereka dibisiki sebelumnya oleh seseorang dari dalam pemerintahan?

Namun, saat Ojong wafat pada 1980, Mochtar Lubis dari Yayasan Obor Indonesia, menulis bahwa ketika itu Ojong tak lagi menulis Kompasiana, karena merasa sudah tak ada gunanya lagi.

“Kalau kita hendak menulis seperti yang kita yakini, maka kehidupan suratkabar akan terancam. Jika harus menulis seperti kehendak yang berkuasa, kita tidak dapat hidup damai dengan hati nurani kita. Bukan lebih baik tidak menulis saja?” tutur Ojong kepada sahabat karibnya yang juga berkepala batu, Mochtar Lubis.

Jakob Oetama pun bersaksi tentang sikap Ojong ketika Kompas baru berusia seumur jagung dan peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Penguasa yang baru hampir mengeluarkan ketentuan agar setiap koran yang terbit menyatakan setia kepadanya. Namun, Ojong menyatakan pendiriannya pada Oetama.

“Jakob, kita tidak akan melakukannya. Sama saja ditutup sekarang atau mungkin juga menderita sekarang atau beberapa hari lagi,” ujar Ojong.

Tekad itu memang tak jadi terlaksana, tapi keteguhan Ojong tetap terbaca.

Kompas dibredel selama dua minggu pada 1978, setelah itu sejarah menunjukkan perkembangannya yang menggurita, melahirkan anak-anak perusahaan baru. Bagaimana proses ini terjadi?

Argumen pertama, “Kalau keuntungan suatu perusahaan dibagi-bagikan begitu saja dalam bentuk uang, uang itu akan habis dikonsumsi. Namun kalau keuntungan suatu perusahaan dipakai membuka lapangan kerja baru, lahan itu akan menghidupi banyak orang beserta keluarganya untuk jangka waktu yang lebih panjang.”

Argumen kedua, bertolak dari pengalaman terbredelnya Kompas, “Pimpinan Kompas-Gramedia mulai lebih serius memikirkan bagaimana caranya bisa menghidupi karyawan yang sekian banyak beserta keluarga mereka kalau pemerintah menjatuhkan keputusan yang semena-mena itu. Jadi, mereka memikirkan pelbagai kemungkinan untuk bisa menampung karyawan yang sudah ada kalau musibah menimpa media andalan mereka.”

Pasti berbeda antara strategi bertahan untuk membuka lapangan kerja dengan strategi untuk berekspansi. Saya menduga motivasi kedua lebih dulu muncul dan kemudian akhirnya tak lagi menjadi suatu strategi menyiapkan “sekoci baru,” namun jadi strategi untuk berekspansi.

Bila argumentasi kedua yang dipegang, maka seharusnya keruntuhan Orde Baru akan menghentikan proses ekspansi Kelompok Kompas Gramedia. Nyatanya, keruntuhan Orde Baru malah makin memperbesar kerajaan Gramedia, yang kini bahhkan memiliki stasiun televisi pula.

Bahagiakah Ojong usahanya bisa menghidupi puluhan ribu orang? Atau ia justru terbebani dan tak suka menggemukkan ‘bayi’ yang pernah dilahirkannya? Pertanyaan yang tak bisa dijawab kini.


SURYA Paloh merupakan salah satu ikon dalam sejarah pers Indonesia. Ia memimpin sejumlah penerbitan yang pernah mengalami masa-masa sulit di era Orde Baru. Paloh memimpin koran Prioritas yang hanya berusia 13 bulan, karena ditutup pemerintah. Setelah itu ia mengelola majalah Vista untuk waktu yang juga singkat, sembari merintis kepemimpinannya di koran Media Indonesia.

Pada saat yang tak jauh berbeda, Paloh memayungi terbitnya tabloid politik Detik yang fenomenal. Sebagian koran yang berada di bawahnya mengalami penutupan serta berbagai tekanan lainnya dari pemerintah. Tapi Paloh bisa survive dalam perjalanannya sebagai penerbit koran.

Apa rahasianya? Buku karangan Usamah Hisyam ini bertutur banyak tentang rahasia itu. Membaca buku ini ibarat membaca buku roman action yang penuh liku-liku siasat untuk tak menyerah begitu saja dalam kondisi pers di bawah sensor dan kontrol pemerintah.

Buku ini ditujukan untuk merayakan usia Surya Paloh yang mencapai 50 tahun pada 2001. Ashadi Siregar, dosen komunikasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam pengantar buku ini mempunyai pertanyaan serius, “… mungkin saja suatu biografi menjadi semacam pledoi sang figur, karena merasa perlu membuat pembelaan diri atas perbuatan-perbuatannya di mata publik. Biografi semacam ini dengan sendirinya bertolak dari asumsi adanya ‘dosa’ yang perlu dicuci .… Mungkin dengan rasa kepuasan memandang masa lalu, sehingga riwayat hidup dipandang sebagai epos. Bahkan tangan berlumuran darah pun dilihat sebagai bukti kepahlawanan.”

Siregar meneruskan pertanyaannya, “Pada usia 50 tahun, sudah ingin mewujudkan buku riwayat hidup? Biasanya setelah mencapai usia 70 tahun barulah seseorang ingin membuat ‘kalkulasi’ dan ‘tutup buku’ untuk melihat ‘neraca’ kehidupan sosialnya .…”

Buku ini ditulis secara enak dan lancar dengan flashback atas sejumlah peristiwa penting, sambil bercerita tentang gaya hidup Paloh sendiri, yang tidur di hotel mewah, bersauna di hotel miliknya, sembari terus mengontrol “mainan baru” miliknya: Metro TV. Gaya bicara Paloh yang keras, kasar, emosional, atau meledak-ledak terekam jelas dalam buku ini.

Paloh lahir sebagai anak polisi di Banda Aceh, Juli 1951. Dia terbiasa dengan lingkungan yang serba keras. Ia merintis bisnis kecil-kecilan dalam usia yang masih sangat muda di Medan, sebelum menaklukkan Jakarta. Tak cukup dijelaskan mengapa dari latar belakang sebagai usahawan-cum-politikus (ia sempat menjadi anggota DPRD tingkat II Medan hingga MPR mewakili Golkar sebagai utusan daerah sejak 1971 hingga 1992) tiba-tiba tertarik dunia persuratkabaran. Tak dijelaskan dalam buku ini di mana Paloh belajar menulis berita atau magang di suatu penerbitan, tahu-tahu ia menjadi pemilik Prioritas dan memimpin beberapa koran berikutnya.

Sebelum bermain dengan industri pers, ia dikenal sebagai pengusaha catering yang sukses. Namun, kesuksesan itu tak membuatnya nyaman. Ia terus bertualang mengejar peluang lain. Paloh tahu industri media tak bisa diharapkan mendatangkan keuntungan bisnis dalam waktu singkat. Ia seringkali makan hati. Namun, Paloh malah tertantang dan menghadapi kekuasaan secara frontal.

Sosoknya ibarat Don Kisot yang menggenggam tongkat, mencoba melawan kincir angin yang dianggap musuh. Tapi dia bukanlah Don Kisot, karena ia sadar betul ketika ia sedang melawan kekuasaan, ia melakukan berbagai strategi untuk menghadapinya. Kadang kalah, kadang menang.


PRIORITAS menorehkan sejarah sebagai harian pertama yang berwarna di Indonesia. Tampilan segar koran ini membuat banyak pembaca merasa terpenuhi kebutuhannya, terutama jika membaca editorial di halaman depan, pojok kanan bawah, bertajuk “Selamat Pagi Indonesia.” Membaca kolom ini setiap hari ibarat menunggu kejutan dari hari ke hari. Bahasa yang digunakan dalam tajuk ini jelas, tajam, dan lugas.

Suatu hari penguasa merasa sangat tersinggung pada pembawaan koran ini. Peringatan demi peringatan pun diberikan penguasa sampai akhirnya hari itu tiba.

Paloh tak merasa pembredelan sebagai akhir dunia. Ia tak kehilangan akal. Dia menghubungi Bambang Trihatmodjo, anak lelaki Presiden Soeharto, dan Mayor Prabowo Subianto, menantu Soeharto, untuk minta bantuan mengklarifikasi korannya serta meminta agar ia bisa menerbitkan koran lain.

Soeharto tak keberatan pada ide itu. Restu diberikan sambil diembel-embeli pesan, “Surya adalah kader Golkar yang baik, tapi tak becus memimpin anak buahnya.”

Media Indonesia dan Vista merupakan contoh siasat yang dia jalankan untuk membuatnya tetap eksis dalam dunia pers Indonesia. Tak cuma itu, dia juga tergoda untuk membesarkan kerajaan bisnisnya di daerah-daerah.

Dalam waktu singkat, pada awal dasawarsa 1990-an, ia memiliki 13 koran di berbagai kota di Indonesia. Kini masih bertahan tinggal dua koran saja. Media Indonesia di Jakarta dan Lampung Post di Bandar Lampung, Sumatera Selatan.

Perlu pula dicatat, ia adalah orang yang berani mengajukan tuntutan pada Mahkamah Agung atas putusan Menteri Penerangan yang mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Prioritas yang bertentangan dengan UU Pokok Pers 1982. Dengan menggamit sejumlah pengacara terkenal, ia minta Mahkamah Agung agar melaksanakan fungsi judicial review. Sekali pun tuntutan Paloh ditolak, setidaknya Mahkamah Agung membuat aturan tatacara pengajuan judicial review yang selama itu tak ada mekanismenya.

Memang sulit mendefinisikan sosok seperti Surya Paloh. Ia mencoba membangun pers yang bebas sekaligus menggunakan relasi-relasi politiknya untuk mengamankan posisinya.

Terang-terangan ia menyebut dirinya pendiri Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, organisasi anak-anak kolong yang juga ikut berebut kekuasaan dalam kelembagaan formal di tengah situasi politik Orde Baru yang paternalistis. Walau ia mengaku memiliki sikap kritis, tak ayal kedekatannya dengan sejumlah anggota birokrasi, membuatnya tetap bertahan dalam industri yang penuh risiko itu.


KALAU saja orang seperti Ojong ada dalam suasana yang dihadapi Surya Paloh, pasti Ojong sudah lama mundur sebagai wartawan, atau tidak lagi mau menulis. Karena bernegosiasi dengan kekuasaan bukan merupakan keahlian Ojong dan ia memang tak suka melakukannya. Namun, itulah yang banyak dilakukan para penerbit media di masa Orde Baru; kekuasaan birokrasi yang ditopang militer ini.

Buku Surya Paloh juga memuat kepentingan yang hendak dibelanya, yaitu kepentingannya sebagai penerbit media, selain sebagai pemilik salah satu stasiun televisi. Berulang-ulang dalam buku ini ditekankan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang baru membatasinya untuk bisa memiliki koran dan stasiun televisi pada saat bersamaan. Berulang kali ia menilai RUU Penyiaran mengekang media.

Paloh menganggap pembatasan kepemilikan sama dengan membatasi pers atau informasi, dan itu nilainya sebanding dengan pengekangan yang dilakukan Orde Baru. Ujung-ujungnya ia merujuk kongres World Association of Newspaper di Brasil pada 2000 yang merekomendasikan perpaduan media cetak, radio, televisi, dan internet. Argumentasi serupa diusung pula oleh Asosiasi Televisi Siaran Indonesia.

Mungkin Paloh, dan para pendukungnya, lupa bahwa beberapa tahun terakhir ini kerajaan-kerajaan bisnis media menguat dan justru mengecilkan jumlah pemilik media di seluruh dunia. Tak kurang dari Ben Bagdikian ataupun David Halberstam, dua nama besar dalam jurnalisme Amerika Serikat, khawatir terhadap perkembangan media di Amerika yang kini dimiliki hanya oleh lima grup media besar, sebuah monopoli yang melibas kelompok di luar mereka.

Paloh dan kawan-kawannya adalah para pemilik modal, sedang di luar mereka ada masyarakat, kelompok media watch, dan yang paling penting, para pekerja industri media. Posisi memang menentukan logika berpikir.

Suatu ketika Paloh diwawancarai stasiun televisi SCTV bersama dengan Djoko Susilo, anggota parlemen dari Fraksi Reformasi.

Susilo, mantan wartawan Jawa Pos, bertanya, “Jika Metro TV didukung para karyawan Media Indonesia, apakah karyawan tersebut mendapat imbalan yang pantas untuk kerja sekaligus di dua tempat tersebut?

Paloh menjawab dengan berkilah, “Anda lihat … seorang anggota DPR, anggota dewan hasil pemilihan umum di alam reformasi, tingkat dan cara berpikirnya, cara berbicaranya seperti itu. Saya sedih sekali, ketika anggota dewan yang tingkat kualifikasi, cara berpikir, dan dimensi berpikirnya begitu amat naif, terbatas.”


SURYA Paloh dan PK Ojong, dua tokoh penting dalam sejarah dan perkembangan pers di Indonesia. Masing-masing memiliki gaya yang khas dalam memimpin medianya, memiliki latar belakang yang berbeda, serta pemahaman yang juga berbeda atas peran yang harus dibawakan sebuah suratkabar.

Ojong hidup di alam yang terus berubah dan di masanya, Orde Baru belum menjadi institusi politik yang solid, masih tersedia celah yang membuat pers bisa lebih kritis. Namun, perlahan-lahan, kekuasaan membuat Kompas harus bergerilya di antara baris-baris kalimat untuk menyampaikan informasi yang sesungguhnya.

Ketika meninggal pada 1980, Ojong belum sempat menyaksikan tragedi lain dalam dunia pers. Sejumlah media kembali dihukum dan dieksekusi, termasuk dua media milik Kelompok Kompas Gramedia: Monitor dan Senang.

Sebaliknya, Surya Paloh adalah sosok yang dibesarkan dalam era Orde Baru, ikut berkawan dengan sejumlah orang di pusat kekuasaan sekaligus bertekad menjadikan pers bebas. Tak urung ia tersandung dan terpaksa bernegosiasi. Entah sampai kapan.*
kembali keatas
Kursus Narasi XVIII
FacebookTwitter